Usulan Anggaran Pulpen di Jaktim Disebut Capai Rp124 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah menemukan anggaran Rp82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menemukan anggaran yang ganjil di usulan anggaran DKI 2020. Yakni, pengadaan pulpen senilai Rp124 miliar.

"Fraksi PSI Jakarta menemukan usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar 124 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur," kata Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/10).

William mengatakan bahwa usulan anggaran itu mereka dapat saat mengakses apbd.jakarta.go.id. Namun, belakangan situs tersebut tidak lagi menampilkan usulan anggaran di tahun 2020.

Saat menyisir anggaran, William juga mengatakan ada sejumlah anggaran lainnya yang ditemukan dan dirasa ganjil. Beberapa di antaranya ialah pengadaan 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan.

"Dan ada beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," lanjut dia.

[Gambas:Video CNN]
William menduga Anies tak tahu menahu terkait masuknya anggaran tersebut. Ia pun menyarankan agar Anies terjun langsung menyisir anggaran yang dibuat oleh anak buahnya.

"Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi," tegas dia.

Sebelumnya, ramai juga pengadaan lem aibon sebesar Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat Wilayah 1. Namun Pelaksanatugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaifullah memastikan tidak akan ada pengadaan lem aibon.

Menurutnya, anggaran itu harusnya masuk ke dalam Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP) sekolah. Syaifullah mengakui anak buahnya keliru dalam memasukkan mata anggaran.

Diketahui usulan anggaran ini bukan anggaran final dari DKI Jakarta. Anggaran ini akan melalui pembahasan di komisi DPRD DKI dan nantinya akan disahkan menjadi APBD DKI Jakarta.

(CTR/arh)