Sri Mulyani Siap Utak-Atik APBN Demi Papua Selatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung pemekaran provinsi Papua Selatan. Dengan catatan, pembentukan provinsi baru di timur Indonesia itu telah mendapat kepastian hukum.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya melempar wacana untuk memekarkan dua provinsi baru di Papua. Namun, ia belum memberi sinyal pasti kapan provinsi baru tersebut akan dibentuk.

Merespons itu, Sri Mulyani mengaku siap, namun ia memastikan pelaksanaannya tidak mungkin untuk dilakukan tahun ini. Sebab, pelaksanaan dan penggunaan APBN 2019 tinggal dua bulan lagi. Sementara, porsi alokasi APBN 2020 sudah dipetakan oleh pemerintah.

Oleh karenanya, bila ada kebijakan baru, seperti pembentukan provinsi, maka ia perlu mendapatkan kepastian hukum terkait rencana sehingga bisa melakukan penyesuaian anggaran.

"Pemikiran atau keputusan politik tentu nanti ada langkah-langkah dari sisi legal atau peraturan untuk mendukungnya (rencana pembentukan provinsi baru) dan nanti akan implikasi ke anggarannya. Tapi, anggaran 2019 kan tinggal dua bulan lagi," terang Sri Mulyani, Selasa (29/10).

Lebih lanjut, ia belum bisa memberi gambaran seberapa besar alokasi APBN yang bisa diberikan untuk mendukung pembentukan provinsi baru. Alokasi anggaran baru bisa tergambar apabila konsep dan aturan pembentukan provinsi baru sudah matang.

Namun, ia menilai kebutuhan anggaran sejatinya tidak serta merta akan besar. Pasalnya, pembentukan provinsi baru tidak berarti bahwa pemerintah harus membangun semuanya dari nol.

"Kan semuanya tidak harus baru, karena dari sisi gedung pemerintah dan lain-lain bisa menggunakan yang ada dulu. Bertahap bisa dipenuhi," tutur dia.

Sebelumnya, Tito mengaku sudah bertemu Bupati Merauke Frederikus Gebze untuk membahas mengenai pemekaran baru untuk Papua Selatan. "Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah okelah," kata Tito.

Ia menyatakan Papua Selatan bakal mengambil sebagian daerah Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Merauke.

Dengan begitu, kemungkinan akan ada pemekaran daerah tingkat kota untuk memenuhi syarat administratif lima daerah tingkat kabupaten/kota untuk pemekaran provinsi. Untuk itu, Merauke akan dibagi menjadi dua, yaitu Kabupaten Merauke dan Kota Merauke.

"Kalau ada kota Merauke, maka oke. Papua Selatan hampir tidak ada masalah termasuk Gubernur Pak Lukas Enembe tidak ada masalah," jelasnya.

Mantan Kapolri itu memastikan pemekaran dua provinsi Papua tak terhambat moratorium yang diterapkan Jokowi sejak 2014. "Prinsipnya Pak Presiden sampaikan moratorium, tapi mungkin akan ditindaklanjuti karena ada aspirasi dan kekhususan di Papua," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]

(uli/bir)