Alasan Kominfo Tak Segera Pangkas Eselon Seperti Kemenpan-RB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi & Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebut pemangkasan eselon tak bisa segera dilakukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal ini diungkap Johnny menanggapi pemangkasan eselon yang sudah dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birkorasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo.

Johnny menganggap pelaksanaan pemangkasan eselon di Kemenpan-RB lebih sederhana dibandingkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

"Kalau pak Tjahjo barangkali lebih sederhana, bisa buatnya lebih cepat. Tapi semangatnya untuk Span of Control (rentang kendali yang menjadi lebih ramping itu yang dilakukan," kata Johnny saat ditemui di Kantor Kemenkominfo, Kamis (31/10).

Rentang kendali adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu.

Kemenkominfo bagi Johnny memiliki banyak tugas terkait pelayanan publik hingga fungsi humas pemerintah. Belum lagi Kemenkominfo mengurusi hajat orang banyak pengguna internet dan jaringan telekomunikasi.

"Apa lagi di sini terkait dengan pelayanan terhadap hak jutaan masyarakat yang terlibat di industri, yang punya telepon, internet, sosial media ada berapa juta orang? Banyak sekali, maka debirokratisasi harus dilakukan dengan baik," kata Johnny.

Belum lagi Kemenkominfo juga turut mengurusi pengembangan industri teknologi informasi komunikasi (TIK) di Indonesia. Google sebelumnya, menobatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan valuasi mencapai US$40 miliar Rp566,28 triliun (dengan asumsi Rp14.157 per US$).

"Belum lagi berapa miliar dolar yang terlibat di dalam Industri telekomunikasi dan Informatika," kata Johnny.
[Gambas:Video CNN]

Akan tetapi Johnny enggan menggunakan penggunaan diksi 'pemangkasan eselon'. Ia lebih memilih menggunakan kata debirokratisasi yang bermakna tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil lebih cepat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintahan di periode keduanya bakal menekankan pada penyederhanaan birokrasi. Caranya, dengan memangkas jumlah pejabat eselon di tiap kementerian, dari empat menjadi dua level saja. Pemangkasan ini dilakukan untuk memotong prosedur birokrasi yang panjang. (jnp/eks)