Gelar Mukernas, PPP Percepat Muktamar Pemilihan Ketua Umum

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta pada 14-15 Desember 2019 mendatang. Salah satu agenda Mukernas untuk menentukan jadwal pelaksanaan Muktamar guna memilih ketua umum PPP.

Ketua DPP Saifullah Tamliha mengatakan partainya sudah merencanakan untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar pada awal Februari 2020. Sehingga percepatan Muktamar itu akan dibahas dalam Mukernas nanti.

"Itu hanya mempersiapkan agenda Muktamar. Jadi Muktamar itu digelar berdasarkan keputusan Mukernas. Kita harapkan awal Februari 2020 sudah selesai Muktamar," kata Tamliha kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/11).

Diketahui, hasil Muktamar PPP Pondok Gede yang digelar pada tahun 2015 lalu mengamanatkan Muktamar selanjutnya akan digelar pada April 2021. Tamliha enggan menyebut alasan utama Muktamar PPP dipercepat dari 2021 menjadi 2020. Ia hanya mengatakan percepatan jadwal itu karena kebutuhan internal PPP.

"Iya dipercepat karena kebutuhan," kata dia.

Tamliha menyatakan tempat untuk menggelar Muktamar PPP itu nantinya akan diputuskan pada forum Mukernas. Ia juga memastikan bahwa pada Februari 2020 diharapkan sudah ada ketum definitif sehingga PPP bisa menyongsong Pilkada serentak.

"Iya sudah ada [ketum definitif], jadi itu sudah on untuk menghadapi Pilkada," kata Tamliha.

Terpisah, Ketua DPP PPP Lena Maryana Mukti menyatakan agenda Mukernas selain menentukan jadwal Muktamar adalah mengevaluasi hasil pemilu yang didapatkan PPP pada 2019 lalu. Nantinya, Mukernas itu akan menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kondisi internal maupun eksternal partai.

"Tema Mukernas adalah mempertegas komitmen kesilaman dan kebangsaan. Itu keputusan rapat steering," kata Lena.

[Gambas:Video CNN]
Namun Lena membantah bila forum Mukernas itu juga mengagendakan rencana islah dengan kubu PPP pimpinan Humphrey Djemat. Menurutnya kepengurusan PPP kini sudah tunggal dan tak ada lagi partai lain yang mencatut nama PPP.

"Ya seperti yang tadi saya sampaikan, secara legitimasi itu tak ada lagi dua kubu. Jika Pak Humphrey niatnya untuk membesarkan PPP ikut saja hadir di acara Mukernas, sampaikan saja dia berkenan untuk hadir di acara itu," kata Lena.

Saat ini, Suharso Monoarfa masih menjabat pelaksana tugas setelah Ketua Umum PPP Romahurmuziy terjerat kasus tipikor jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. (rzr/osc)